MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Beberapa tahun ini, kita seakan disuguhkan dengan berbagai reformasi dan pola pengembangan pendidikan untuk mencapai suatu pendidikan yang baik, atau mungkin lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Development Education Goal. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tertinggal jauh di lini peradaban dunia. Bahkan pendidikan Indonesia saat ini berada di bawah NegaraVietnam. Banyak program pemerintah yang menjanjikan

akan adanya sebuah inovasi dalam bidang pendidkan. Dari mulai sistem UN yang menuai protes dimana-mana, dilanjutkan dengan perbaikan pendidikan dengan terus menganti kurikulum hingga murid dan guru kewalahan dalam hal mengimplementasikannya. Kini para pelaku pendidikan disibukkan lagi oleh UU BHP yang entah berpihak pada siapa. Sistem perbaikan pendidikan pun kini tak lepas dari gagasan mengenai pendekatan baru yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau disingkat MBS.

Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia belakangan ini menjadi suatu pemberitaan hangat sejalan dengan diadakannya otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Walaupun sesungguhnya di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul “School Based Management, a Strategy for Better Learning”. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau pengekangan yang dirasakan oleh para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa kepala sekolah merasa para pengelola yang berada pada level sekolah terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan.

Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi. Hal ini disebabkan karena segala kebijakan yang ada di sekolah harus mengikuti aturan yang dipilih pemerintah sebagai penentu nasib pendidikan di sekolah serta penujuk jalan bagi sekolah dengan berbagai pedoman kurikulum-kurikulum buatan pemerintah pusat. Sekolah merupakan sebuah instansi vertikal yang menerima apa adaya putusan pemerintah tanpa diberi kelonggaran untuk berekspresi dalam menata proses pendidikan di sekolah. Begitupula dengan anggaran pendidikan yang ditujukan untuk operasional sekolah menyusut seiring dengan prosedur-prosedur yang mengharuskan dana tersebut melewati “daerah rawan” dimana masing-masing manusianya menginginkan bagian dana tersebut.

Dari berbagai pandangan dan alasan, Manajemen Berbasis Sekolah lahir seakan membawa angin segar bagi mereka yang menyimpan berbagai kreativitas. Namun yang menjadi masalah, apakah layak sisem ini diterapkan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah untuk memanajemen sekolah, mulai dari kurikulum, anggaran dan kepegawaian di sekolah tersebut. Intinya, tidak ada campur tangan pusat dalam hal menentukan kebijakan sekolah. Pihak-pihak yang pro terhadap MBS memiliki perspektif bahwa sistem ini lebih banyak maslahatnya. Salah satu keuntungannya yaitu menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan suatu keseimbangan antara anggaran yang tersedia dengan prioritas program pembelajaran karena sekolah sendiri yang membuat kurikulum dan sekolah juga yang menentukan anggaran sehingga sekolah mengetahui batasan-batasan yang harus dipenuhi.

Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBS bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi. Hal ini bukannya tidak menimbulkan polemik tersendiri dikalangan pemerintahan. Banyak yang meragukan akan efektifitas dari sistem yang dianggap baru ini. Pemerintah yang biasanya sering memotong anggaran pendidikan, jika sistem ini diberlakukan secara holistik, maka mereka para pemegang gunting tajam yang biasa memangkas dana segar tersebut, hanya bisa menggigit jari dan meratapi nasib. Bagi mereka MBS merupakan ancaman besar.

Namun, banyak hal juga yang menjadi batu sandungan dalam melaksanakan sistem manajemen berbasis sekolah ini adalah ketika melihat pendidikan yang belum sama rata baik dalam hal sarana dan prasarana serta kompetensi guru. Hal ini memunculkan dilematis sendiri bagi pemerhati pendidikan yang miris melihat ketidaksetaraan di berbagai sekolah. Beragam spekulasi mulai muncul.

Bagaimana dengan sistem UN?

Bagaimana dengan sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap harus menjalani sistem ini?

Apakah hanya sekolah yang mapan saja yang bisa menjalankan sistem ini?

Dan lain sebagainya.

Jika kita lirik fakta yang terjadi di Amerika Serikat, ada indikasi bahwa banyak kelemahan MBS dikarenakan penerapannya yang tidak komprehensif, artinya MBS diterapkan secara parsial. Para anggota dewan sekolah biasanya dikendalikan oleh kepala sekolah, sedangkan pihak-pihak lain tidak banyak berperan. Pola lama di mana administrator pendidikan menetapkan kebijakan, guru mengajar, dan orang tua mendukung tampaknya masih dipertahankan. Pola yang tertanam kuat ini sukar ditanggulangi. Apabila para anggota dewan tidak disiapkan dengan baik, mereka seringkali sangat bingung dan cemas untuk mengemban tanggung jawabnya yang baru dan begitu menyulitkan mereka.

Mengubah manajemen berbasis pusat atau daerah menjadi manajemen berbasis sekolah merupakan suatu proses yang panjang dan melibatkan seluruh komponen yang bersangkutan dan banyak pihak. Perubahan ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, baik sistem (struktur)nya, kulturnya, maupun figurnya, dengan tuntutan-tuntutan baru manajemen berbasis sekolah. Kegiatan yang penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi program yang telah direncanakan sesuai dengan pendanaannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional dan target mutu yang dicapai serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan pemerintah pada umumnya. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi bahwa perubahan ini akan berlangsung sekali jadi dan baik hasilnya. Dengan demikian, fleksibiltas dan eksperimentasi yang menghasilkan probabilitas baru dalam penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah perlu didorong. Dengan Penerapan Menejemen Berbasis Sekolah secara efektif maka diharapkan dapat mendorong kinerja kepala sekolah dan guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi anak didik